Jangan Hanya Mengawasi Jempol, Awasi Juga Kewenangan: Agus Pramusinto Soroti Netralitas ASN
|
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak cukup diawasi melalui aktivitas kampanye dan media sosial. Penyalahgunaan kewenangan birokrasi dalam kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik juga harus menjadi perhatian. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Pramusinto, dalam Diskusi Serial Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Senin (16/11/2026), bertajuk Problematika Netralitas ASN dan Efektivitas Penegakan Sanksi: Jangan Hanya Mengawasi Jempol, Awasi Juga Kewenangan.
Agus menilai, netralitas ASN selama ini kerap dipahami secara sempit, sebatas tidak menghadiri kampanye, mengenakan atribut partai, atau mendukung calon melalui media sosial. Padahal, netralitas juga menyangkut penggunaan kewenangan birokrasi secara adil. “Netralitas bukan berarti ASN tidak memiliki pilihan politik pribadi, melainkan tidak menggunakan jabatan dan kewenangan negara untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Menurutnya, ketidaknetralan tidak hanya terlihat melalui aktivitas politik praktis, tetapi juga dapat berlangsung secara tersembunyi. Di antaranya, kebijakan yang menguntungkan kelompok politik tertentu, penghambatan program daerah, pelayanan diskriminatif, serta distribusi bantuan dan anggaran berdasarkan afiliasi politik.
Bahkan, kepentingan politik dapat berlanjut setelah pemilu melalui penyusunan RPJMD, RKPD, penentuan prioritas pembangunan, hibah, bantuan sosial, proyek, dan perizinan. Kondisi ini berisiko menjadikan kebijakan publik sebagai instrumen untuk menguntungkan wilayah pendukung dan merugikan wilayah yang berbeda pilihan politik.
Agus mengidentifikasi mahalnya biaya politik sebagai salah satu akar persoalan. Birokrasi berpotensi dijadikan sumber daya politik melalui jabatan, anggaran, program, dan jaringan aparatur. ASN pun rentan mengalami tekanan melalui promosi, mutasi, penilaian kinerja, hingga ancaman karier akibat besarnya pengaruh kepala daerah terhadap urusan kepegawaian.
Karena itu, pengawasan harus mengutamakan pencegahan, bukan sekadar penindakan setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan karier ASN, transparansi promosi dan mutasi, pengawasan kebijakan, serta mekanisme pengaduan yang aman menjadi kebutuhan penting. Agus menegaskan, “Pengawasan netralitas tidak boleh berhenti pada aktivitas kampanye.”
Terkait penegakan sanksi, ia menilai efektivitas hukuman tidak ditentukan oleh beratnya sanksi semata, tetapi juga kepastian pelanggaran terdeteksi, kecepatan pemeriksaan, independensi penanganan, dan kepastian tindak lanjut. Perlindungan terhadap pelapor dan ASN yang menolak tekanan juga harus dijamin. “Jika ASN bawahan dihukum, tetapi pejabat yang memerintah atau menciptakan tekanan tidak tersentuh, penegakan hukum menjadi tidak adil,” ujarnya.
Agus mendorong Bawaslu memperluas pengawasan terhadap distribusi anggaran, bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, perizinan, promosi dan mutasi ASN, serta kualitas pelayanan publik. Pengawasan tersebut perlu didukung koordinasi dengan BKN, Kementerian PANRB, Kemendagri, Ombudsman, dan lembaga terkait lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan independen sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024. Reformasi perlu mencakup perlindungan karier berbasis merit, akuntabilitas pejabat politik, transparansi keputusan, perlindungan pelapor, serta penguatan etika birokrasi agar ASN lebih berani menolak intervensi politik.
Menutup pemaparannya, Agus mengingatkan bahwa netralitas ASN merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan demokrasi dan kualitas pelayanan publik. “Demokrasi tidak cukup dijaga agar ASN tidak ikut berkampanye. Demokrasi harus dijaga agar tidak ada warga yang kehilangan haknya hanya karena memilih calon yang berbeda.”
Penulis dan Foto: Doni Irwandy Editor: Tim Humas