Lompat ke isi utama

Berita

Prof. Siti Zuhro: Demokrasi Tidak Boleh Kalah oleh Birokrasi yang Dipolitisasi

siti

Politisasi birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan lurah perlu menjadi perhatian serius karena posisi dan kewenangan mereka berpotensi dimanfaatkan untuk menguntungkan kandidat tertentu. Hal tersebut disampaikan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D., dalam Diskusi Serial Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Senin (16/11/2026).

 

Politisasi birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan lurah perlu menjadi perhatian serius karena posisi dan kewenangan mereka berpotensi dimanfaatkan untuk menguntungkan kandidat tertentu. Hal tersebut disampaikan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D., dalam Diskusi Serial Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Senin (16/11/2026).

Siti Zuhro menjelaskan, persoalan demokrasi tidak hanya terletak pada kualitas kompetisi antarpartai politik dan kandidat, tetapi juga pada belum kokohnya netralitas aparatur negara dan pemerintahan lokal. Birokrasi, fasilitas, anggaran, serta sumber daya publik dapat berubah menjadi instrumen politik ketika digunakan untuk memenangkan kontestasi. 

“Persoalannya bukan sekadar ASN menghadiri kampanye, kepala desa menunjukkan dukungan kepada calon, atau lurah terlibat dalam kegiatan politik praktis,” jelasnya.

Ia menguraikan, politisasi birokrasi dapat berlangsung melalui mobilisasi ASN untuk menghadiri deklarasi, sosialisasi, dan pertemuan politik, hingga memberikan dukungan terbuka kepada kandidat. Selain itu, promosi, mutasi, rotasi, dan pengisian jabatan dapat dipengaruhi kedekatan politik serta loyalitas kepada kepala daerah. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan sistem merit dan mendorong praktik patronase dalam birokrasi.

Tidak hanya ASN, kepala desa dan lurah juga menjadi titik rawan intervensi politik di tingkat lokal. Siti Zuhro menegaskan bahwa keduanya memiliki kedudukan kelembagaan berbeda. Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa, sedangkan lurah merupakan pejabat pemerintahan kelurahan yang umumnya berstatus ASN. Namun, keduanya memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga pengaruh sosial dan kewenangannya berpotensi dimanfaatkan dalam kontestasi politik.

Menurutnya, terdapat empat modus yang perlu diwaspadai dalam politisasi pemerintahan desa, yakni mobilisasi warga melalui struktur desa, instrumentalisasi bantuan dan program pembangunan, intimidasi atau pengondisian pilihan politik, serta penggunaan jaringan sosial desa untuk mengendalikan pilihan masyarakat. 

“Desa bukan mesin elektoral kandidat. Dana desa bukan sumber pembiayaan politik. Dan kepala desa bukan perpanjangan tangan kepentingan partai politik,” tegasnya.

Lebih jauh, Siti Zuhro menyoroti penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dapat melibatkan jaringan institusi, kebijakan, anggaran, dan relasi patronase. Bentuknya mencakup mutasi dan promosi karena kepentingan politik, pengondisian anggaran dan program, diskriminasi pelayanan berdasarkan pilihan politik, mobilisasi warga, hingga pemanfaatan data dan jaringan pemerintahan untuk kepentingan kampanye. Praktik tersebut dinilai lebih luas daripada pelanggaran netralitas yang dilakukan secara individual.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua kegiatan pemerintah yang berdekatan dengan masa kampanye otomatis merupakan pelanggaran. Penilaiannya harus memperhatikan tujuan, kewenangan, prosedur, sumber anggaran, waktu pelaksanaan, perlakuan terhadap warga, serta ada atau tidaknya keuntungan elektoral yang diberikan secara tidak sah. Dengan demikian, pengawasan perlu mampu membedakan kegiatan pemerintahan yang sah dengan kebijakan yang secara substantif dirancang untuk kepentingan politik tertentu.

Berdasarkan data pengawasan Pilkada 2024 yang dipaparkan, terdapat 485 kasus pelanggaran hukum lainnya yang banyak berkaitan dengan netralitas ASN, 153 pelanggaran administrasi, 136 pelanggaran pidana, dan 128 pelanggaran kode etik. Sementara itu, evaluasi pengawasan juga mencatat 79 temuan dan 129 laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan kepala desa. Angka tersebut merupakan data temuan dan laporan, bukan jumlah putusan pelanggaran yang telah berkekuatan hukum. Menurut Siti Zuhro, lemahnya perlindungan pelapor dan kesulitan pembuktian membuat praktik penyalahgunaan kekuasaan berpotensi tidak seluruhnya terlaporkan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Siti Zuhro mendorong tujuh agenda pembenahan, mulai dari memperkuat independensi birokrasi dan pengawasan anggaran, meningkatkan pengawasan kepala desa dan lurah, melindungi ASN serta warga pelapor, memperkuat koordinasi Bawaslu dengan BKN, Kementerian PANRB, Kemendagri dan aparat penegak hukum, mengembangkan pengawasan berbasis risiko dan data, hingga membangun pendidikan demokrasi dan kewargaan. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa diskriminasi terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

Menutup pemaparannya, Siti Zuhro menegaskan bahwa netralitas aparatur merupakan bagian dari agenda besar reformasi demokrasi dan birokrasi. Demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu secara berkala, tetapi juga dari kebebasan masyarakat menentukan pilihan tanpa intimidasi serta independensi aparatur dalam menjalankan tugasnya. 

“Demokrasi tidak boleh kalah oleh birokrasi yang dipolitisasi. Kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan petahana,” pungkasnya.

Penulis dan Foto: D. Irwandy Editor: Tim HUmas