Bawaslu Sumedang Konsolidasi Demokrasi di PKBM Aksara Sejahtera, Perkuat Pemahaman Bahaya Politik Uang dan Pengawasan Partisipatif

Sumedang, 10 Mei 2026 — Dalam upaya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman Demokrasi kegiatan Konsolidasi Demokrasi bkali ini melibatkan pelajar dan pengelola PKBM Aksara Sejahtera Cisarua. 

"kgiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat di luar tahapan Pemilu maupun Pemilihan". 

Fachrulroji Al Fitri selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat. Dalam pelaksanaannya, ia didampingi oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumedang, Cecep Supriadi dan Ari Fauzi Utami. Konsolidasi Demorasi berlangsung secara interaktif diskusi dan bertukan informasi terkait persoalan tantangan Pengawasan Pemilu ditengah masyarakat. 

Dalam pemaparannya, Fachrulroji menegaskan bahwa proses menjaga demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kualitas demokrasi akan sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga proses Pemilu agar tetap berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

'Salah satu materi utama yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah bahaya politik uang (money politic)" imbuhnya. 

Fachrulroji mengingatkan bahwa praktik politik uang merupakan ancaman serius bagi masa depan demokrasi karena dapat mempengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Politik uang juga dinilai dapat melahirkan kepemimpinan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, melainkan hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu. 

Peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk politik uang yang kerap terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun terselubung, termasuk pemberian uang, barang, ataupun janji tertentu untuk memengaruhi pilihan politik. 

"dalam kesempatan tersebut, para pelajar diajak untuk berani menolak segala bentuk praktik politik uang serta tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran Pemilu", katanya. 

Selain itu hal itu,  Fachrulroji menosialisasikan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai bagian dari penguatan demokrasi, pengawasan partisipatif dinilai menjadi instrumen penting dalam mendorong terciptanya Pemilu yang transparan dan berintegritas. Melalui keterlibatan masyarakat, potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih baik. 

"pengawasan partisipatif bukan hanya tugas organisasi atau kelompok tertentu, tetapi dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat sesuai kapasitas masing-masing", imbuhnya. 

Ia juga menekankan bahwa masyarakat memiliki peran strategis sebagai mata dan telinga demokrasi dalam mengawal setiap tahapan Pemilu.
Kegiatan konsolidasi demokrasi ini juga menjadi ruang edukasi politik bagi masyarakat agar semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

Melalui dialog yang berlangsung terbuka, pelajar turut menyampaikan pandangan dan pengalaman terkait dinamika politik di lingkungan masing-masing, termasuk tantangan dalam menghadapi penyebaran informasi hoaks, politik identitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. 

Bawaslu Kabupaten Sumedang berharap kegiatan seperti ini dapat terus memperkuat hubungan antara penyelenggara Pemilu dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat di lingkungan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik, diharapkan pelaksanaan Pemilu ke depan dapat berjalan lebih berkualitas, aman, damai, dan berintegritas.

Melalui konsolidasi demokrasi bersama PKBM Aksara Sejahtera Cisarua ini, Bawaslu Sumedang menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam memberikan pendidikan politik, memperkuat pengawasan partisipatif, serta menjaga nilai-nilai demokrasi demi terwujudnya Pemilu yang bersih, adil, dan demokratis di Kabupaten Sumedang.