Bawaslu Perkuat Pengawasan Netralitas ASN, Dorong Masyarakat Terlibat Secara Partisipatif
|
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus mendorong perbaikan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi potensi pelanggaran. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tetapi juga membutuhkan pemahaman dan partisipasi publik terhadap persoalan netralitas ASN. Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, dalam Diskusi Serial Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Senin (16/11/2026).
Herwyn menekankan pentingnya pengalaman Bawaslu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme pengawasan netralitas ASN. Perbaikan tersebut diperlukan agar pengawasan dapat berjalan lebih tepat dalam mengidentifikasi persoalan serta menangani dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas aparatur.
Menurutnya, masyarakat juga perlu diedukasi agar dapat terlibat secara partisipatif dalam pengawasan. Keterlibatan publik membutuhkan pemahaman mengenai persoalan netralitas ASN, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui adanya larangan, tetapi juga memahami bentuk persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pengawasan.
Herwyn juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap ketepatan aturan dalam penindakan. Penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku agar proses penindakan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang dimiliki lembaga terkait.
Melalui penguatan pengawasan dan edukasi masyarakat, Bawaslu mendorong terbangunnya pengawasan netralitas ASN yang melibatkan berbagai pihak. Pengalaman kelembagaan, pemahaman publik, dan ketepatan penerapan aturan menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki pengawasan serta penanganan persoalan netralitas ASN.
Penulis dan Foto: D. Irwandy Editor: Humas Bawaslu Sumedang