Yulianto : Panwascam Harus Paham Proses Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Sumedang,-- Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi menyelenggarakan rapat fasilitasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran tahapan Pemilu, bersama Panwaslu Kecamatan se-Sumedang yang bertempat di Pondokan Hanjuang Hegar, Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Rabu (09/11/2022)

Kegiatan rapat fasilitasi ini mengambil tema expose potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon peserta Pemilu tahun 2024, diikuti oleh 52 orang peserta terdiri dari koordinator divisi dan staf Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumedang.

Menghadirkan narasumber dari Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Barat, Yulianto, M.H, Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, M.Si, akademisi yang merupakan dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. Hj, Dede Kania, M.H, dan praktisi hukum Bambang Sugiran, M.H merupakan Ketua PERADI Sumedang.

Dalam sambutannya Yulianto mengungkapkan bahwa, rapat fasilitasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sumedang, subtansinya hampir sama dengan Bimtek (Bimbingan Teknis) yang akan dilakukan oleh tingkat nasional, karena Pnawaslu Kecamatan kedepannya akan di TOT (Training Of Trainer) secara nasional.

"Kegiatan ini hampir seperti bimtek, tujuannya untuk memberikan pemahaman terkait dengan proses laporan dan temuan apabila terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, sehingga tugas panwaslu diantaranya melakukan pengawasan seluruh tahapan dari pendaftaran sampai hasil akhir pemilu, dalam proses pengawasan ada dua ruang besar. Satu, Pencegahan, dua, Penindakan, itu merupakan tugas bagi Panwaslu agar Pemilu di Sumedang berlangsung luberjurdil". Ucap Yulianto

Selain memaparkan materi dari para narasumber, juga dibuka ruang diskusi terkait dengan permasalahan yang akan dihadapi menjelang tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta calon partai politik tahun 2024.