Yulianto : Bawaslu Sumedang Tetap Lakukan Pencegahan di Tahapan Pemilu 2024

Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumedang melaksanakan Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa dengan tema “ Pencegahan Sengketa Tahapan Pencalonan anggota DPRD pada pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Yulianto, SH., MH. dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang. Sementara itu peserta datang dari partai politik peserta pemilu tahun 2024 serta pemantau pemilu.

Yulianto, SH., MH. didamping pimpinan Bawaslu Kabupaten Sumedang Saat memberikan sambutan dan araha kepada Panwascam se-kabupaten Sumedang dalam Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa dengan tema “ Pencegahan Sengketa Tahapan Pencalonan anggota DPRD pada pemilihan umum tahun 2024" yang juga dihadiri perwakilan partai politik peserta pemilu 2024 dan pemantau pemilu di Shafire City Park Sumedang. (25/05)

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Yulianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan arahan dan menyebutkan bila indeks kerawanan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Sumedang masuk dalam kategori rendah.

Meski rendah, namun jajaran Bawaslu Kabupaten Sumedang diminta untuk tetap memaksimalkan upaya pencegahan dan waspada terhadap potensi yang akan menimbulkan adanya sengketa proses pemilu. Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat Yulianto SH,. MH saat menghadiri Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Sumedang di Aula Rapat Saphire City Park, Kamis 25 Mei 2023.

Dengan indeks kerawanan yang rendah atau sedang itu, Yulianto meminta agar Bawaslu Kabupaten Sumedang tetap waspada.

“Meski indeksnya rendah atau sedang, jangan sampai membuat teman-teman Bawaslu Kabupaten Sumedang tidak waspada. Untuk itu, kami perintahkan supaya seluruh jajaran Bawaslu Sumedang hingga tingkat bawah untuk tetap melakukan proses-proses pencegahan yang maksimal. Jadi jangan sampai indeks kerawanan yang tadinya rendah atau maksimal, justru menjadi meledak,” ucapnya.

Yulianto menuturkan bila sengketa pemilu itu akan muncul pada setiap tahapan pemilu dan untuk objek sengketanya sendiri dapat dilihat setiap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan produk sebuah keputusan, maka berpotensi masuk ke dalam ranah sengketa.

“Kami berharap sengketa pemilu itu tidak muncul. Untuk itu, kami dari Bawaslu terus berupaya melakukan pencegahan, dimana salah satunya seperti sosialisasi seperti sekarang ini. Hal ini dilakukan supaya bila ada potensi-potensi ke arah sengketa bisa dicegah,” tuturnya.

Yulianto menyebutkan bila Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan mengenai indeks kerawanan pemilu. Dan yang paling tinggi indeks kerawanan pemilu di Jawa Barat itu berada di Kabupaten Bandung.

“Untuk Jawa Barat sendiri secara Nasional, masuk dalam 4 besar indeks kerawanan pemilu, atau rawan tinggi. Untuk itu, kami (Bawaslu Jabar) telah melakukan pemetaan kerawanan di Jawa Barat dan daerah yang paling tinggi itu berada di Kabupaten Bandung,” tandasnya.

Dalam acara ini juga dihadiri narasumber dari akademisi Dr. Uu Nurulhuda dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memahami sengketa proses pemilu dengan mengetahui maka sengketa proses pemilu dapat diminimalisir atau dicegah.