UNPAD, UNSAP dan IPDN Mengapresiasi Kegiatan Kompetisi Debat Penegakkan Hukum Pemilu oleh Bawaslu
|
Sumedang,-- Bawaslu Kabupaten Sumedang di bawah koordinator divisi Penanganan Pelanggaran, Ade Sunarya,S.Pd.,M.Pd.,M.H beserta jajaran sekretariat, menyampaikan surat undangan terbuka kepada tiga perguruan tinggi yang ada di Sumedang. Rabu (19/01/2022)
Perguruan tinggi yang menjadi peserta diantaranya UNPAD, UNSAP dan IPDN. Karena syarat untuk mengikuti kompetisi debat penegakkan hukum, harus berasal dari Fakultas Hukum/Syariah dan Fakultas yang telah terakreditasi BAN PT.
[caption id="attachment_1177" align="alignleft" width="300"]
Ade Sunarya, S.Pd.,M.Pd.,M.H Menyerahkan Undangan Kompetisi Debat Penegakkan Hukum Pemilu Kepada UNPAD, UNSAP dan IPDN. Rabu (19/01/2022)[/caption]
Ketiga perguruan tinggi tersebut sangat mengapresiasi kegiatan debat yang diselenggarakan oleh Bawaslu, diharapkan kedepannya ada kerjasama antara Bawaslu dan tiga perguruan tinggi, baik dalam bentuk sosialisasi pengawasan yang melibatkan mahasiswa atau bisa juga mahasiswa melaksanakan magang di Bawaslu Kabupaten Sumedang. Sehingga para mahasiswa nantinya bisa mengetahui seperti apa tugas Bawaslu dan bagaimana pekerjaan Bawaslu dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Hal senada disampaikan oleh dekan Fakultas Politik dan Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Andi Pitono, S.sos. M.Si.m
"Kami mewakili Fakultas Politik dan Pemerintahan IPDN, sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, terkait kompetisi penegakkan hukum pemilu, walaupun mahasiswa yang akan disertakan masih tingkat II. Tetapi kita persiapkan dengan matang, karena mahasiswa tingkat III dan IV sedang melaksanakan DESALUK dan KKN di daerah asal mereka." Ucap Andi Pitono
Selain memberikan surat secara langsung, momentum ini merupakan ajang silaturahmi antara Bawaslu dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sumedang.
"Diharapkan terus berlanjut komunikasi seperti ini, semoga kedepannya mahasiswa yang ada di IPDN bisa magang di Bawaslu Kabupaten Sumedang." Tambah Andi
Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh perwakilan dari dekan FISIP UNSAP juga mendukung penuh kegiatan tersebut.
"Kebetulan kemarin FISIP UNSAP masuk empat besar perlombaan debat secara nasional, tinggal kita mempersiapkan dengan matang, materi terkait penegakkan hukum pemilu. Mulai dari regulasinya, kemudian hal teknis berkaitan tentang penilaian." Ucap Rika Kusdinar
Ade Sunarya, S.Pd.,M.Pd.,M.H Menyerahkan Undangan Kompetisi Debat Penegakkan Hukum Pemilu Kepada UNPAD, UNSAP dan IPDN. Rabu (19/01/2022)[/caption]
Ketiga perguruan tinggi tersebut sangat mengapresiasi kegiatan debat yang diselenggarakan oleh Bawaslu, diharapkan kedepannya ada kerjasama antara Bawaslu dan tiga perguruan tinggi, baik dalam bentuk sosialisasi pengawasan yang melibatkan mahasiswa atau bisa juga mahasiswa melaksanakan magang di Bawaslu Kabupaten Sumedang. Sehingga para mahasiswa nantinya bisa mengetahui seperti apa tugas Bawaslu dan bagaimana pekerjaan Bawaslu dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Hal senada disampaikan oleh dekan Fakultas Politik dan Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Andi Pitono, S.sos. M.Si.m
"Kami mewakili Fakultas Politik dan Pemerintahan IPDN, sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, terkait kompetisi penegakkan hukum pemilu, walaupun mahasiswa yang akan disertakan masih tingkat II. Tetapi kita persiapkan dengan matang, karena mahasiswa tingkat III dan IV sedang melaksanakan DESALUK dan KKN di daerah asal mereka." Ucap Andi Pitono
Selain memberikan surat secara langsung, momentum ini merupakan ajang silaturahmi antara Bawaslu dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sumedang.
"Diharapkan terus berlanjut komunikasi seperti ini, semoga kedepannya mahasiswa yang ada di IPDN bisa magang di Bawaslu Kabupaten Sumedang." Tambah Andi
Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh perwakilan dari dekan FISIP UNSAP juga mendukung penuh kegiatan tersebut.
"Kebetulan kemarin FISIP UNSAP masuk empat besar perlombaan debat secara nasional, tinggal kita mempersiapkan dengan matang, materi terkait penegakkan hukum pemilu. Mulai dari regulasinya, kemudian hal teknis berkaitan tentang penilaian." Ucap Rika KusdinarTag
Berita