Divisi Penanganan Pelanggaran Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilu

Sumedang,-- Bawaslu Kabupaten Sumedang dibawah koordinator  divisi Penanganan Pelanggaran, menyelenggaran rapat koordinasi dengan para peserta pemilu tahun 2024, bertempat di ruangan media center, Jl. Karapyak No. 12,  Kel. Situ, Sumedang Utara, Sumedang. Jum’at (09/09/2022) Rapat koordinasi dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan partai politik atau yang mewakili, menghadirkan narasumber dari akademisi Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si dan Prof. Dr. Cecep Darmawan, M.Si., M.H, dengan mengambil tema potensi pelanggaran pada masa tahapan pendaftaran verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini untuk mengetahui regulasi terkait tahapan pemilu menjelang vermin, verfak dan penetapan partai poitik yang menurut kalender tahapan pemilu akan berlangsung pada akhir tahun ini. Menurut Fauzan Ali Rasyid dalam pemaparannya menyampaikan, partai politik di Indonesia menggunakan multipartai yang menjadikan berpartai adalah hak setiap warga negara, sehingga seseorang tidak bisa dipaksakan apabila tidak ingin masuk partai politik. [caption id="attachment_1887" align="aligncenter" width="300"] Bawaslu Kabupaten Sumedang melakukan Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilu tahun 2024 dengan mengambil tema Potensi Pelanggaran pada tahap Vermin, Verfak dan Penetapan Pemilu. Jum'at (09/09/2022)[/caption] Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik. Sistem multi-partai banyak dipraktikkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial, serta di negara-negara yang Pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem distrik “Partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus bisa lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sehingga seseorang yang masuk kepengurusan atau anggota partai politik harus secara sadar memiliki keseriusan membangun negara, karena ada sebuah resiko bagi partai politik supaya para kadernya tidak serampangan apabila dipercaya menjadi wakil rakyat di pemerintahan”. Ucap Fauzan Dalam kegiatan ini juga diadakan sesi tanya jawab atau ada tanggapan oleh para peserta pemilu, sehingga jalannya diskusi berjalan dengan lancar.