Bawaslu Jawa Barat Lakukan Pemantauan Pengelolaan JDIH dan Advokasi Hukum di Bawaslu Sumedang

SUMEDANG – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Usep Agus Zawari, didampingi sejumlah staf, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sumedang, Rabu (11/11/2026). Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sumedang.

Kegiatan pemantauan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta peningkatan dukungan advokasi hukum di lingkungan kelembagaan Bawaslu. Kedua aspek tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam kunjungan tersebut, Usep Agus Zawari bersama staf melakukan pemantauan terhadap pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Sumedang. Pengelolaan JDIH menjadi salah satu aspek penting dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terorganisasi, mudah diakses, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi hukum bagi jajaran pengawas pemilu maupun masyarakat.

Selain pengelolaan JDIH, pemantauan juga mencakup aspek advokasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sumedang. Advokasi hukum merupakan bagian dari dukungan kelembagaan untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip kepastian hukum.

Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang, Luli Rusly, menyampaikan bahwa kunjungan kerja dan pemantauan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat merupakan bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH serta advokasi hukum di tingkat kabupaten. “Kami menyambut baik kunjungan kerja dan pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH serta advokasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sumedang,” ujar Luli Rusly.

Menurut Luli, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum perlu dilakukan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting agar informasi hukum dapat terdokumentasi dengan baik serta memberikan kemudahan akses bagi pihak-pihak yang membutuhkan. “Kami berharap melalui pemantauan ini, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat terus ditingkatkan agar lebih tertib, sistematis, dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Luli menegaskan bahwa pengelolaan JDIH dan advokasi hukum merupakan bagian penting dari penguatan kelembagaan Bawaslu. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan perhatian bersama agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal. “Bagi kami, pengelolaan JDIH dan advokasi hukum merupakan bagian penting dari penguatan kelembagaan. Diperlukan komitmen dan perhatian bersama agar seluruh aspek pengelolaan informasi hukum maupun pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan aspek hukum dapat berjalan secara optimal, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Melalui kunjungan kerja dan pemantauan ini, diharapkan Bawaslu Kabupaten Sumedang dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH dan pelaksanaan advokasi hukum. Sinergi dan koordinasi antara Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Sumedang juga menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan kapasitas kelembagaan.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap pentingnya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta penguatan advokasi hukum di lingkungan Bawaslu. Dengan pengelolaan yang tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan, diharapkan Bawaslu Kabupaten Sumedang dapat terus mendukung terwujudnya kelembagaan pengawas pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel.