Bawaslu Sumedang Paparkan Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Diskusi Pojok Pengawasan

Sumedang, 13 Juli 2026 — Bawaslu Kabupaten Sumedang terus memperkuat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Upaya tersebut dipaparkan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang, Taufik Hidayat, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi Pojok Pengawasan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini Mengusung tema "Data Pemilih Makin Update, Mari Perkuat Pengawasan PDPB", dan diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta Kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sebagai wadah berbagi pengalaman, praktik baik, dan penguatan kapasitas pengawasan terhadap pelaksanaan PDPB.

Dalam pemaparannya, Taufik Hidayat menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Sumedang menerapkan strategi pengawasan berbasis kolaborasi dengan berbagai instansi dan lembaga. Menurutnya, pengawasan data pemilih tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar data pemilih senantiasa akurat, mutakhir, dan komprehensif.

"Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, kami terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder agar setiap perubahan data kependudukan dapat menjadi perhatian bersama dalam menjaga kualitas data pemilih," ujar Taufik.

Ia menjelaskan, Bawaslu Kabupaten Sumedang telah melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang, Kejaksaan Negeri Sumedang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, serta melakukan koordinasi dengan 28 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang.

Selain itu, Bawaslu juga menjalin koordinasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai bagian dari upaya memastikan data pemilih penyandang disabilitas menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Melalui koordinasi tersebut, Bawaslu memperoleh berbagai informasi strategis yang menjadi bahan pengawasan, perkembangan data kependudukan di tingkat desa dan kelurahan, hingga data pemilih penyandang disabilitas yang berpotensi menjadi pemilih pada pemilu mendatang.

Forum Diskusi Pojok Pengawasan juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar pengalaman antardaerah dalam mengembangkan metode pengawasan PDPB yang lebih efektif, partisipatif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan data pemilih yang berkualitas.