SUMEDANG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumedang melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik berkelanjutan pada Semester II, periode Juli–Desember 2026.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pembaruan data partai politik berjalan sesuai ketentuan, meliputi profil partai, kepengurusan, keanggotaan, serta domisili kantor melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang, Ade Adrianta Sinulingga, mengatakan pengawasan pemutakhiran data partai politik merupakan bagian dari upaya menjaga akurasi dan keterbaruan data kepartaian.
“Pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dilakukan untuk memastikan data yang tercatat dalam SIPOL KPU sesuai dengan kondisi dan informasi yang disampaikan oleh masing-masing partai politik.”
Ade menambahkan, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap sejumlah aspek penting dalam pemutakhiran data partai politik.
“Aspek yang menjadi perhatian dalam pengawasan meliputi profil partai politik, kepengurusan, keanggotaan, serta domisili kantor partai politik.”
Menurutnya, proses pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi dan kunjungan langsung kepada pengurus partai politik di Kabupaten Sumedang.
“Kunjungan kepada partai politik merupakan bagian dari proses pengawasan dan koordinasi untuk memperoleh informasi serta memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan.”
Pada 21 Oktober 2026, Bawaslu Kabupaten Sumedang melakukan kunjungan kepada pengurus Partai PDI-P dan Partai PAN Kabupaten Sumedang. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.
Ade berharap seluruh partai politik dapat berperan aktif dalam menyampaikan dan memperbarui data secara benar.
“Kami mengimbau seluruh partai politik untuk menyampaikan data secara lengkap, benar, dan terbaru agar proses pemutakhiran data kepartaian dapat berjalan dengan baik serta mendukung tersedianya data politik yang akurat.”
Pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan diharapkan dapat mendukung tertib administrasi kepartaian dan memperkuat kualitas penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Sumedang.
